Jakarta – Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan apresiasi terhadap tindakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mendatangi langsung para korban dan keluarga yang terdampak kasus dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang. Ia menekankan bahwa respons dari pemerintah harus berlanjut dengan penanganan yang sistematis terhadap korban, investigasi yang menyeluruh, serta perbaikan dalam tata kelola yang ada.
Dalam kunjungannya tersebut, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan keluarganya. Ia juga memastikan bahwa biaya untuk penanganan kesehatan tidak akan dibebankan kepada mereka, serta mendorong agar investigasi dilakukan secara cepat dan transparan.
Cecep menilai langkah Wapres tersebut sebagai wujud tanggung jawab dan empati dari seorang pemimpin. “Ketika masyarakat menghadapi masalah yang terkait dengan program pemerintah, kehadiran langsung seorang pemimpin adalah sinyal bahwa pemerintah tidak menjauh dari persoalan yang dialami oleh warga,” ungkapnya di Jakarta pada Rabu, 30 September 2026.
Namun, Cecep mengingatkan bahwa permohonan maaf tersebut harus diiringi dengan tindakan konkret. “Permintaan maaf tidak boleh menjadi sekadar simbol. Ia harus diikuti dengan tanggung jawab yang nyata, terutama dalam memastikan bahwa para korban mendapatkan perawatan yang memadai hingga sembuh, dan keluarga mereka tidak merasa terabaikan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa permintaan maaf yang disampaikan tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan mengenai penyebab kejadian sebelum proses investigasi tuntas.
“Di sisi lain, kita harus memahami bahwa permintaan maaf tidak berarti kita sudah mengetahui penyebab kejadian sebelum investigasi selesai. Oleh karena itu, empati terhadap korban dan pencarian fakta harus berjalan seiring,” ujar Cecep.
Menurut Cecep, permintaan Wapres agar investigasi dilakukan secara transparan juga merupakan langkah penting agar publik memahami situasi yang sebenarnya dan bisa melihat bagaimana pemerintah menangani masalah ini.
“Kepercayaan masyarakat tidak akan terbangun dengan cara menutupi masalah. Sebaliknya, kepercayaan akan tumbuh ketika publik menyaksikan pemerintah bersikap terbuka, mengakui adanya masalah, menyelidiki penyebabnya, bertanggung jawab atas dampaknya, dan berusaha memperbaiki sistem yang ada,” jelasnya.
Cecep menilai bahwa kasus ini juga seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistem yang lebih luas, sehingga respons pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap insiden yang terjadi.
“Jadi, keberhasilan dalam merespons kondisi darurat ini tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah menangani para korban, tetapi juga seberapa serius pemerintah dalam memperbaiki sistem agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang,” ungkap Cecep.
