Klinik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini menarik perhatian publik setelah pemerintah mengumumkan rencana untuk mengembangkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan koperasi desa. Selain fokus pada sektor logistik dan perdagangan, Kopdes Merah Putih juga berencana untuk menyediakan apotek dan klinik pratama sebagai bagian dari layanannya.
Klinik Kopdes Merah Putih dirancang sebagai salah satu unit usaha dalam struktur koperasi desa. Layanan kesehatan ini diharapkan dapat diakses oleh peserta BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), asalkan klinik tersebut memenuhi syarat sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Untuk dapat melayani peserta BPJS, klinik Kopdes harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa klinik yang dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih dapat melayani peserta JKN jika memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
“Jika Koperasi Desa Merah Putih dapat menyediakan klinik sesuai dengan syarat-syarat FKTP, maka mereka bisa memberikan layanan. Namun, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi,” ungkap Prihati kepada wartawan di Jakarta.
Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup berbagai aspek administrasi perizinan, seperti izin operasional dan izin praktik dokter. Selain itu, klinik juga diwajibkan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ditentukan.
Dengan demikian, klinik Kopdes tidak serta merta dapat menerima pasien JKN hanya karena berada dalam jaringan koperasi desa. Klinik tersebut tetap diharuskan memenuhi standar FKTP serta memiliki kerja sama yang sah dengan BPJS Kesehatan.
Klinik pratama diharapkan menjadi salah satu unit usaha yang menjanjikan bagi Kopdes.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebelumnya mengungkapkan bahwa pengembangan klinik pratama merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk memperkuat koperasi desa.
“Pembahasan mengenai klinik Koperasi Desa Merah Putih sudah dilakukan. Memang, salah satu unit bisnis dari koperasi ini, selain logistik dan perdagangan, adalah apotek dan klinik,” kata Budi.
Pemerintah juga telah melaksanakan proyek percontohan untuk klinik Kopdes Merah Putih di beberapa lokasi. Uji coba ini bertujuan untuk menemukan model bisnis yang tepat bagi pengembangan layanan klinik tersebut.
Budi menjelaskan bahwa klinik Kopdes Merah Putih berstatus sebagai klinik swasta, bukan sebagai fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas. Oleh karena itu, model operasional dan pembiayaannya pun berbeda.
“Kami telah melaksanakan beberapa proyek percontohan untuk mengevaluasi model bisnisnya, karena ini serupa dengan klinik swasta. Berbeda dengan puskesmas yang tidak memungut biaya, klinik ini mengikuti model yang sama dengan klinik swasta,” jelasnya.
