Jakarta – Tidak hanya memberikan perhatian pada kepastian kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pertambangan dan hilirisasi mineral di tanah air, Ketua Umum Indonesian Mining Association (Ketum IMA) Rachmat Makassau juga menyoroti pentingnya industri hilir.
Bagi Rachmat, kebijakan RKAB sangat vital untuk memastikan bahwa rencana produksi tambang dapat berjalan seiring dengan perkembangan sektor hilir. Terutama, ia menekankan, dengan semakin pesatnya pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan mineral yang ada.
“Pemerintah perlu menjamin bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan perencanaan yang matang. Ini penting agar rencana investasi yang telah dibuat oleh para pelaku usaha tidak terganggu,” ungkap Rachmat Makassau saat berbicara dengan wartawan pada Senin (12/10/2026).
Lebih jauh, Rachmat juga menekankan bahwa kesesuaian antara rencana pembangunan smelter, jumlah penambang yang memperoleh izin, dan kapasitas produksi menjadi faktor yang harus diperhatikan.
“Sebagai contoh, sepuluh tahun yang lalu, berapa banyak smelter yang direncanakan untuk dibangun? Dan berapa banyak penambang yang diberikan izin? Jika semua ini tidak selaras, maka kita harus kembali meninjau perencanaan yang sudah ada,” tegasnya.
Rachmat Makassau berpendapat bahwa perubahan kebijakan di tengah proses ekspansi dapat memaksa para pelaku industri untuk menyesuaikan kembali rencana investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Jangan sampai di masa depan hal ini terulang. Sangat disayangkan jika ada rencana ekspansi besar yang harus diubah karena adanya perubahan di tengah jalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa program hilirisasi pertambangan yang telah berlangsung selama ini menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, Indonesia kini mampu menyediakan bahan baku untuk industri hilir yang lebih lanjut, seperti produk nikel dan katoda tembaga.
Rachmat bahkan menambahkan bahwa tantangan selanjutnya bukan hanya berkaitan dengan kemampuan sektor pertambangan dalam menghasilkan bahan baku, tetapi juga bagaimana mendorong industri hilir untuk dapat menyerap lebih banyak produk hasil pengolahan mineral dalam negeri.
Ia mencatat bahwa tingkat penyerapan domestik terhadap produk hilirisasi mineral masih tergolong rendah. Sebagai contoh, untuk komoditas tembaga, serapan dalam negeri baru mencapai kisaran 20–25%, sementara nikel tidak jauh berbeda.
