Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan pertemuan yang sangat penting dengan para pemangku kepentingan utama dari sektor ekonomi.
Rapat ini diadakan untuk tujuan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 24 September 2026.
Dalam forum ini, hadir sejumlah tokoh penting negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.
Selain itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi juga turut berpartisipasi, bersama dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menekankan pentingnya adanya harmoni antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta pengelolaan investasi negara agar dapat menciptakan sinergi yang efektif.
Ia menjelaskan bahwa tujuan forum ini bukanlah untuk mencampuri atau mengurangi independensi dari masing-masing institusi, tetapi untuk memastikan bahwa semua lembaga negara bergerak menuju satu tujuan ekonomi yang sama.
“Pertemuan ini ditujukan bukan untuk menyatukan kekuasaan, melainkan untuk menyatukan arah. Setiap institusi, termasuk pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR, memiliki mandat masing-masing. Namun, dalam konteks perekonomian nasional, kita tidak dapat bergerak sendiri-sendiri,” ungkap Dasco.
Melalui diskusi ini, para pemimpin lembaga saling berbagi opini mengenai perkembangan terbaru dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dasco meyakini bahwa dengan saling memahami tantangan dan langkah strategis masing-masing, kebijakan di satu sektor tidak akan berbenturan dengan sektor lain.
Oleh karena itu, ia mendorong agar komunikasi antar lembaga terus diperkuat untuk menjaga efektivitas program-program negara yang telah direncanakan.
“Kita perlu membangun komunikasi yang lebih solid. Masing-masing lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan harus saling mendukung dan setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, mereka menganggap bahwa ruang untuk bertukar pikiran seperti ini sangat penting. Dengan koordinasi yang baik, DPR berharap implementasi kebijakan strategis di bidang ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing lembaga.
