Jakarta – Pemerataan akses terhadap listrik masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, khususnya di kawasan yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sekitar 11 ribu desa di Indonesia masih belum memiliki akses listrik, dan pemerintah menargetkan agar seluruh desa dapat menikmati layanan tersebut pada tahun 2029-2030.
Bahlil menyampaikan pernyataan ini saat merespons rekomendasi yang diberikan oleh Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dalam acara Simposium PIKI yang diadakan di Grand Chapel, Kampus UPH Lippo Karawaci. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan di sektor energi.
“Insya Allah saya akan istiqamah, dan menjadikan ini sebagai pijakan. Setiap tahun, kami akan mengalokasikan anggaran antara Rp10-15 triliun untuk membantu anak-anak di desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil. Mereka berhak mendapatkan pelayanan listrik yang sama dari negara,” ujarnya.
Menurut data yang disampaikan Bahlil, pada tahun 2025, sekitar 1.400 desa diharapkan sudah dapat mengakses listrik. Selanjutnya, pada tahun 2026, pemerintah menargetkan 4.200 desa, dengan jumlah yang sama juga ditargetkan pada tahun 2027. Program pemerataan elektrifikasi ini direncanakan berlanjut hingga seluruh desa teraliri listrik pada tahun 2029-2030.
Bahlil juga menyoroti kondisi masyarakat di daerah terpencil yang masih mengandalkan lampu pelita akibat tidak adanya akses listrik.
“Tentu saja, tidak berlebihan jika kami bertekad untuk memastikan setiap desa di daerah 3T mendapatkan akses listrik. Saya bermimpi dengan adanya listrik, anak-anak dapat bersekolah dan membuka akses dunia internasional. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, seperti yang ada di kota-kota besar. Nasionalisme sejati 24 karat masih hidup di pelosok Indonesia,” tambahnya.
Selain fokus pada pemerataan akses listrik, rekomendasi lainnya juga mencakup percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ketua Steering Committee Simposium PIKI, sekaligus Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menilai bahwa energi nuklir bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Pandangan utama kami adalah untuk mendorong pembangunan pembangkit tenaga nuklir. Hal ini dikarenakan energi nuklir memiliki emisi yang rendah, kapasitas besar, biaya yang murah, dan lebih bersih serta aman. Ini sangat penting, terutama untuk menyediakan listrik di daerah 3T. Dengan adanya energi yang melimpah dan relatif murah serta bersih, akan sangat bermanfaat bagi negara,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kerjasama dalam teknologi nuklir dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada. Ia menjelaskan bahwa kapasitas PLTN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sebelumnya ditargetkan sebesar 500 megawatt (MW), kini akan ditingkatkan menjadi 1.500 MW pada tahap awal.
