Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pandangannya mengenai percepatan pemilu di Indonesia adalah hasil dari analisis pribadinya dan bukan merupakan agenda politik untuk mengubah jadwal pemilu yang sudah ditetapkan.
“Dalam analisis saya, ada kemungkinan pemilu bisa dilakukan lebih awal dari jadwal 2029, tetapi tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan. Biarkan waktu yang membuktikannya. Saya tidak mengubah pernyataan saya, hanya menekankan bahwa ada ruang untuk perbaikan,” ungkap Budi Arie saat menggelar konferensi pers pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Dia menekankan bahwa analisis politik adalah hal yang berbeda dari kehendak politik. Ini menunjukkan bahwa pandangannya tidak terikat pada kepentingan politik tertentu.
Budi Arie menjelaskan, pernyataannya didasari oleh pengamatan terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa dan berbagai aspirasi yang berkembang dalam ruang publik.
“Antara kehendak politik dan analisis politik adalah dua hal yang berbeda,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap diskusi mengenai kemungkinan perubahan jadwal pemilu harus tetap berada dalam kerangka demokrasi dan konstitusi. Ia menekankan bahwa tidak ada niat untuk mendorong pihak manapun dalam percepatan pemilu.
“Saya tidak berupaya untuk mengajak atau mendorong. Saya hanya mengatakan bahwa dinamika ini harus dikelola dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat,” tambahnya.
Menurut Budi, Indonesia memiliki pengalaman berharga dari perubahan politik di masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran dalam memahami dinamika politik saat ini.
“Apakah kita sebaiknya mempercepat pemilu atau mengikuti jadwal yang ada, saya rasa lebih baik jika tetap pada jadwal. Kita sependapat bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali,” ungkap Budi Arie.
Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan pengalaman politik antara tahun 1997 hingga 1999 sebagai referensi untuk menghadapi situasi politik saat ini dengan lebih hati-hati.
“Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa kita memiliki pengalaman yang perlu diperhatikan, terutama yang terjadi pada 1997-1999. Kita harus waspada dan siap mengantisipasi setiap kemungkinan dengan cermat,” ujarnya.
Budi Arie menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi sambil memastikan bahwa semua dinamika politik diselesaikan sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku.
“Yang terpenting adalah menjaga demokrasi dan menghormati konstitusi. Kita harus taat pada aturan yang ada,” katanya.
