Pemerintah Thailand memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai pentingnya tidak menyebarluaskan informasi yang tidak akurat saat perayaan Hari April Mop. Otoritas setempat menegaskan bahwa unggahan yang dapat menyesatkan atau menyebabkan kerugian serta kepanikan di kalangan publik dapat berujung pada tindakan hukum, termasuk ancaman hukuman penjara dan denda.
Wakil juru bicara pemerintah, Ayrin Phanrit, menjelaskan bahwa tanggal 1 April telah lama dikenal sebagai hari untuk bercanda dan menyampaikan hoaks sebagai bentuk hiburan. Namun, ia menekankan bahwa praktik ini bisa membawa dampak negatif, terutama ketika informasi yang tidak benar menyebar di media sosial dan dengan cepat diakses oleh banyak orang.
Melalui pernyataan resmi dari Kepolisian Kerajaan Thailand, pemerintah meminta agar masyarakat tidak menciptakan atau menyebarkan klaim yang tidak benar, meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, jika hal itu berpotensi merugikan orang lain atau menyebabkan kepanikan.
Dalam konteks hukum Thailand, sejumlah tindakan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satunya adalah pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun dan/atau denda maksimum sebesar 200.000 baht jika konten tersebut merusak reputasi individu atau menciptakan kebencian.
Di samping itu, Undang-Undang Kejahatan Komputer 2007 dan perubahan-perubahannya, khususnya Pasal 14 ayat (1), (2), dan (15), mengatur larangan mengunggah atau menyebarkan informasi tidak benar dalam sistem komputer yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, keselamatan publik, ekonomi, atau infrastruktur penting. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimum sebesar 100.000 baht.
Ayrin menambahkan bahwa di tengah situasi global yang sensitif, seperti ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi global, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi. Ia mengimbau agar setiap informasi yang akan disebarluaskan terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya.
Bagi individu yang merasa dirugikan oleh berita palsu atau yang menemukan konten menyesatkan yang dapat menyebabkan kebingungan, pemerintah telah menyediakan saluran pengaduan melalui kantor polisi setempat, layanan darurat di nomor 191, serta hotline Kepolisian Kerajaan Thailand di 1599 yang tersedia 24 jam.
