Jakarta – Penangkapan Hery Susanto, yang baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, oleh Kejaksaan Agung mengejutkan banyak pihak. Hery resmi menjabat pada Jumat, 10 April 2026, dan hanya dalam waktu enam hari setelah pelantikannya, ia terpaksa menghadapi masalah hukum yang serius.
Berita mengenai penahanan ini langsung menarik perhatian publik, terutama mengingat peran vital Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik serta mencegah terjadinya maladministrasi di berbagai sektor. Posisi ini sangat strategis dan menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.
Menurut informasi yang beredar, Hery terlihat dibawa keluar dari Gedung Jampidsus di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dalam keadaan diborgol saat menuju mobil tahanan, menambah kehebohan di kalangan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, Hery tidak memberikan komentar apa pun kepada media. Ia hanya terdiam saat dibawa menuju kendaraan tahanan, kondisi ini semakin menambah berbagai spekulasi terkait kasus yang tengah dihadapinya.
Berikut adalah profil lengkap Hery Susanto yang dirangkum dari sumber resmi Ombudsman pada 16 April 2026.
Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si. adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia untuk periode 2026–2031. Ia resmi dilantik pada 10 April 2026, hanya beberapa hari sebelum kabar penangkapannya mencuat ke permukaan.
Hery lahir di Cirebon pada 9 April 1975. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang kependudukan dan lingkungan hidup. Gelar doktoralnya diraih pada tahun 2024 melalui Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.
Sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI, Hery telah berperan sebagai Anggota Ombudsman dalam periode 2021–2026. Ia terpilih kembali melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI pada Januari 2026.
Dalam karirnya, Hery dikenal sebagai sosok yang proaktif dalam mengawasi pelayanan publik. Ia memiliki fokus kerja di sektor kemaritiman, investasi, dan energi, yang merupakan bidang-bidang strategis dalam pembangunan nasional.
Selain itu, Hery juga telah mendorong berbagai inisiatif untuk mencegah terjadinya maladministrasi serta meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Salah satu gagasan utamanya adalah penguatan kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Hery memiliki pengalaman yang cukup luas di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI di Komisi IX pada periode 2014–2019, di mana ia terlibat dalam berbagai kebijakan strategis yang berdampak pada masyarakat.
