Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa semua aktivitas dan operasi untuk penanganan bencana di Indonesia akan tetap berlangsung meskipun saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan lembaga tersebut.
BNPB menekankan pentingnya melanjutkan proses penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak, meskipun ada tantangan hukum yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga untuk memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perhatian yang layak di saat-saat kritis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa operasional penanggulangan bencana akan tetap berjalan dengan baik seperti biasanya. Hal ini penting untuk memastikan semua prosedur dan layanan yang diperlukan bagi masyarakat terus berlangsung tanpa gangguan.
“Kami ingin menegaskan bahwa pelayanan penanganan bencana akan terus dilakukan sebagaimana biasanya,” ungkap Berton saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Berton menambahkan bahwa penanganan bencana merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Dengan demikian, BNPB tetap bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun saat ini lembaga tersebut sedang menjalani proses hukum yang ditangani oleh KPK.
Di tengah situasi hukum ini, BNPB juga berkomitmen untuk tetap menjaga prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kelembagaannya. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Berton mengungkapkan bahwa BNPB menghormati semua proses hukum yang sedang berlangsung. Jika di kemudian hari ditemukan masalah terkait mekanisme di dalam lembaga, BNPB akan menghormati keputusan yang diambil berdasarkan hasil penyidikan tersebut.
“Kami ingin menegaskan bahwa integritas institusi adalah hal yang utama bagi kami. Kami berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa BNPB akan menerima setiap keputusan yang mungkin muncul dari proses hukum dan hasil penyelidikan terkait mekanisme yang ada. Hal ini menunjukkan sikap proaktif lembaga dalam menghadapi situasi yang ada.
“Jika dalam proses ini ditemukan hal-hal mengenai mekanisme, kami akan menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan nantinya,” kata Berton.
Pernyataan ini disampaikan pada saat KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB. Salah satu fokus penyidikan adalah penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana, yang menjadi perhatian utama dalam proses hukum tersebut.
Berton mengakui bahwa OTT KPK telah memberikan dampak terhadap aktivitas di kantor pusat BNPB yang terletak di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Namun, BNPB tetap berupaya untuk memastikan bahwa fungsi penanganan bencana tidak terpengaruh oleh situasi yang ada.
Dengan berbagai langkah yang diambil, BNPB menunjukkan dedikasinya untuk terus melayani masyarakat dalam penanganan bencana, meskipun harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua warga yang membutuhkan bantuan tetap mendapatkan perhatian yang sepenuhnya.
Melalui upaya yang konsisten dan komitmen terhadap integritas, BNPB berupaya untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penanganan bencana di Indonesia tetap efektif dan efisien. Masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari upaya tersebut, meskipun ada permasalahan hukum yang sedang berlangsung.
Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan bencana, BNPB berupaya untuk tetap beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan bersama.
