Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan perlunya campur tangan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pembayaran gaji bagi guru PPPK paruh waktu. Ia menyatakan bahwa seringkali pembayaran gaji ini mengalami keterlambatan, bahkan saat ini masih ada guru yang belum menerima gaji mereka.
Menurutnya, masalah keterlambatan dan ketidakpastian dalam pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan para guru yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji atau honor bagi guru PPPK paruh waktu. Mereka berhak mendapatkan gaji yang layak dan dibayarkan tepat waktu,” ungkap Lalu dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 4 Maret 2026.
Ia juga mengharapkan adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Lalu menambahkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah perlu segera mengajukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Hal ini diharapkan dapat segera dialokasikan dan dicairkan.
“Hal ini sangat penting untuk memastikan kepastian anggaran, sehingga tidak membebani fiskal daerah yang saat ini juga sudah terbatas,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk terus mengawasi dan memperjuangkan hak-hak guru PPPK paruh waktu agar mereka mendapatkan keadilan dalam hal kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.
“Jangan sampai mereka yang menjadi pilar utama pendidikan justru tidak mendapatkan kepastian mengenai kesejahteraan mereka,” tegasnya.
