Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, baru-baru ini membela keputusan pemerintah untuk sementara memperpanjang pengecualian sanksi yang memungkinkan negara-negara sekutu untuk membeli minyak Rusia yang sudah berada di laut. Keputusan ini diambil dalam rangka merespons kenaikan tajam harga energi yang terjadi saat ini.
Pengecualian yang berlaku selama 30 hari ini diumumkan pada hari Jumat lalu, dan dilaksanakan hanya dua hari setelah Bessent menyatakan kepada media bahwa Washington tidak berniat memperpanjang pengecualian tersebut. Ini menunjukkan adanya perubahan cepat dalam kebijakan yang mungkin disebabkan oleh tekanan pasar yang meningkat.
Langkah terbaru ini memberikan peluang bagi pembelian minyak dan produk minyak bumi yang telah dimuat di kapal hingga pukul 00:01 (0401 GMT) pada 16 Mei, memperpanjang kebijakan pelonggaran sanksi yang sebelumnya berakhir pada 11 April. Hal ini merupakan respons langsung terhadap situasi pasar energi yang volatile.
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengkritik keputusan untuk melonggarkan sanksi terhadap minyak Rusia, menilai bahwa langkah ini justru akan mendanai kegiatan militer Moskow di Ukraina. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Dalam sesi dengar pendapat di subkomite anggaran Senat AS, Bessent mengungkapkan bahwa permintaan untuk memperpanjang keringanan sanksi berasal dari pemimpin keuangan sekitar sepuluh negara. Pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, di mana negara-negara tersebut mengutarakan kebutuhan mendesak mereka terkait pasokan energi.
“Para pemimpin dari lebih dari sepuluh negara yang paling rentan dalam hal energi meminta kami untuk memperpanjang pengecualian ini, dan itu hanya berlaku untuk 30 hari saja,” terang Bessent kepada anggota subkomite Anggaran Senat.
Bessent juga menolak kritik yang menyatakan bahwa pengecualian sementara ini bertujuan untuk memperkaya Iran. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan biaya energi yang saat ini membebani banyak negara.
Di sisi lain, Asisten Menteri Keuangan AS untuk Pendanaan Terorisme, Jonathan Burke, menekankan bahwa AS tetap berkomitmen untuk mencari cara baru dalam menerapkan sanksi terhadap Rusia dan Iran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki rencana strategis untuk mengatasi situasi di kedua negara tersebut.
Burke juga menambahkan bahwa pengecualian sanksi yang diberikan tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Rusia dan Iran. Menurutnya, realisasi keuntungan dari kebijakan sanksi ini dianggap sangat sulit dicapai.
“Kami terus berupaya menemukan cara baru untuk menerapkan sanksi terhadap Rusia dan Iran,” ungkap Burke dalam sesi dengar pendapat di DPR AS. Ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah AS dalam menanggapi tantangan yang muncul dari kedua negara tersebut.
Sebelumnya, pada bulan Maret, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS telah mengeluarkan lisensi umum yang memberikan izin untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan minyak Rusia dan Iran, dengan batas waktu untuk pengiriman yang telah dimuat di kapal hingga masing-masing pada 11 April dan 19 April. Hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam mengelola sanksi sambil tetap memperhatikan kondisi pasar.
