Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, telah mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar membatalkan rencana pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Charles mengungkapkan bahwa tujuan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk meningkatkan kondisi gizi anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh BGN seharusnya sejalan dengan tujuan utama ini.
“Setiap penggunaan anggaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama,” ungkap Charles kepada para wartawan pada hari Jumat, 10 April 2026.
Lebih lanjut, Charles berpendapat bahwa pengadaan motor listrik saat pemerintah tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran adalah langkah yang kurang tepat. Karena itu, dia mendesak agar rencana pengadaan tersebut dibatalkan.
“Namun, dengan adanya rencana pengadaan ini di tengah upaya efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah, kami merasa ini sangat tidak tepat. Oleh karena itu, kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan motor listrik tersebut,” jelasnya.
Komisi IX DPR juga telah menjadwalkan untuk memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada hari Senin mendatang untuk memberikan penjelasan mengenai urgensi dari pengadaan motor listrik ini.
“Jadi, kami ingin menanyakan tujuannya, urgensinya, dan dasar dari pengadaan tersebut,” kata Charles menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan hasil dari anggaran yang disusun pada tahun 2025, bukan untuk tahun 2026.
Dia mengungkapkan bahwa ia telah menanyakan hal ini kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, karena isu ini menjadi sorotan publik di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran.
Oleh karena itu, Purbaya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk pengadaan motor listrik baru untuk program MBG di tahun 2026.
“Kepala BGN menyatakan bahwa itu adalah anggaran dari tahun lalu, yang sudah terlanjur diproses. Namun, untuk tahun ini, dia mengonfirmasi bahwa tidak ada pengadaan motor listrik baru,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
Terkait penolakannya terhadap pengajuan tambahan unit motor listrik untuk program MBG, Purbaya memastikan bahwa pengadaan yang belum tiba di Indonesia akan ditolak.
