Pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menampilkan semangat gotong royong yang sangat kuat di seluruh penjuru negeri. Ribuan tenaga dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat TNI dan Polri, serta relawan dari organisasi non-pemerintah terus bersinergi di lapangan. Mereka berupaya memastikan setiap fase rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Sejak awal penanganan, mobilisasi sumber daya dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah. Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, menekankan bahwa kolaborasi antar sektor sangat penting untuk mempercepat proses penanganan di daerah yang terdampak.
“Mobilisasi besar-besaran ini dipimpin langsung oleh Presiden dan melibatkan sekitar 92 ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga. Ini belum termasuk partisipasi relawan dari sektor non-pemerintah,” jelas Tito pada 25 Maret 2026 di Jakarta.
Saat memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel yang dikerahkan disesuaikan dengan situasi yang semakin stabil. Data dari Satgas PRR per 31 Maret 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat 23.618 personel dari berbagai kementerian, lembaga, dan sekolah kedinasan yang aktif bertugas di daerah yang terkena dampak bencana.
Peran relawan lintas lembaga sangat terlihat dalam berbagai aspek pemulihan. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah pembangunan hunian sementara (huntara). Selain dikerjakan oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini juga melibatkan dukungan dari TNI-Polri serta berbagai organisasi sosial dan lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.
Hingga akhir Maret 2026, progres pembangunan huntara mencapai sekitar 84 persen, dengan 16.360 unit huntara yang telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak. Keberhasilan ini sangat penting untuk mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke tempat tinggal yang lebih layak.
Kerja sama antar lembaga ini juga mendorong percepatan pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak. Akses jalan nasional dan jembatan kini sudah berfungsi sepenuhnya, sehingga distribusi logistik tidak lagi terhambat. Di samping itu, jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis berfungsi sebagai penghubung penting bagi daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.
Sementara itu, proses pembersihan lumpur yang menjadi salah satu tantangan utama di lokasi bencana menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari ratusan titik yang terkena dampak, sebagian besar telah berhasil dibersihkan, mendukung percepatan aktivitas masyarakat. Kementerian Dalam Negeri juga melibatkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk membantu proses pembersihan tersebut.
