berita

Pramono Perketat Perjalanan Dinas ASN DKI: Hanya untuk Kegiatan yang Bermanfaat

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa perjalanan dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dipangkas. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi anggaran yang semakin mendesak.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih baik di seluruh pemerintahan daerah. Efisiensi anggaran menjadi isu utama, terutama dalam situasi ketidakpastian yang melanda berbagai sektor.

Pramono menegaskan bahwa setiap rencana perjalanan dinas ASN yang memerlukan persetujuan langsung dari gubernur akan diperiksa dengan seksama. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara harus tepat sasaran dan bermanfaat.

“Dalam hal perjalanan dinas yang memerlukan persetujuan saya, setiap permohonan akan saya evaluasi satu per satu,” ujar Pramono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2026.

Dia menambahkan bahwa pemangkasan perjalanan dinas ini dilakukan di tengah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga rantai pasokan global. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengeluaran menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional pemerintah.

Menurut Pramono, kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaan administrasi di Pemprov DKI. Efisiensi anggaran yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak yang diharapkan.

Pramono juga menekankan bahwa izin untuk perjalanan dinas hanya akan diberikan jika kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran yang lebih produktif.

“Jika perjalanan dinas tersebut tidak berdampak positif bagi Jakarta, saya pasti tidak akan memberikan izin. Bahkan, saat ini, banyak perjalanan dinas dari BUMD dan instansi lain yang juga tidak kami izinkan,” jelas Pramono.

Dengan langkah ini, Pramono optimis bahwa pengelolaan administrasi terkait efisiensi akan terus membaik. Ia berharap bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan Jakarta.

Related Articles

Back to top button
slot qris depo 10k