Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa krisis multidimensi yang melanda saat ini berakar dari menurunnya standar moral para pemimpin. Mereka lebih mengandalkan otoritas formal daripada integritas dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan kepemimpinan yang baik.
“Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan, kita memerlukan pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus memiliki rekam jejak yang jelas dan integritas yang kuat, bukan hanya menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan cara yang sembarangan,” ungkap Sudirman dalam rilis tertulisnya pada Rabu, 18 Maret 2026.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin langkanya sumber daya kepemimpinan yang berkualitas, yang telah digantikan oleh pendekatan kekuasaan yang cenderung tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Krisis kepemimpinan ini memiliki dampak langsung pada manajemen prioritas negara, terutama dalam sektor pertahanan yang memerlukan perhatian lebih.
Dalam forum tersebut, Jenderal TNI (Purn.) Endriartono Sutarto mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Negara seharusnya tidak hanya fokus pada menjaga kedaulatan, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita lebih baik memiliki alat yang memadai dan berkualitas, ketimbang membeli banyak alat yang cepat usang dalam beberapa tahun,” tegas mantan Panglima TNI tersebut.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah stagnasi anggaran yang justru merugikan hak-hak prajurit di tingkat bawah.
Di sisi lain, kerusakan pada suprastruktur politik menjadi penghalang utama bagi munculnya pemimpin yang berkualitas. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengkritisi tipologi partai politik yang kini bertransformasi menjadi entitas bisnis.
“Indonesia tidak dapat dikelola dengan model partai politik yang ada saat ini. Persyaratan yang ditetapkan membuat hanya orang-orang kaya yang bisa berpartisipasi. Mereka tidak peduli pada demokrasi, yang terpenting bagi mereka adalah peningkatan kekayaan,” kata Feri.
Pernyataan ini diperkuat oleh pengusaha Anton Supit, yang mengungkapkan bahwa masalah fiskal negara tidak akan dapat diatasi tanpa adanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Meskipun bersikap kritis, Anton menegaskan bahwa pandangannya muncul dari rasa kepemilikan terhadap negara.
“Kami tidak ingin menjatuhkan pemerintah sama sekali, ini adalah negara kita semua, dan kami ingin semua orang selamat dan sukses bersama,” ujarnya.
Sebagai penutup, tokoh antikorupsi Erry Riyana Hardjapamekas menekankan pentingnya kerendahan hati dalam kekuasaan.
“Yang kita harapkan adalah adanya ruang untuk mendengarkan serta melakukan koreksi. Mengakui bahwa negeri ini adalah rumah bersama dan bukan hanya milik individu. Dengan cara itu, kita bisa menciptakan tata kelola yang baik dan memperkecil kesenjangan,” jelas Erry.
