Perwakilan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, baru-baru ini mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Presiden Dewan Keamanan, Jamal Fares Alrowaiei. Dalam komunikasi ini, Iravani secara tegas membantah semua tuduhan yang datang dari Bahrain dan negara-negara tetangga di kawasan Teluk, yang menuding Iran terlibat dalam serangan rudal dan drone yang mengakibatkan luka pada warga sipil serta menyerang fasilitas militer dan sumber daya minyak.
Iran menegaskan dalam suratnya bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan upaya yang disengaja untuk menyesatkan. Iravani juga menekankan bahwa negara-negara yang terlibat dalam tuduhan tersebut harus bertanggung jawab secara internasional atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
Dalam laporan yang dikutip dari laman presstv.ir, Iravani menjelaskan tanggapannya terhadap surat yang dikirimkan perwakilan PBB dari Bahrain pada 7 April. Ia mencatat bahwa surat tersebut tampaknya mengabaikan fakta-fakta penting, terutama serangan bersenjata ilegal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Surat tersebut menyebut serangan itu sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan dan norma yang melarang tindakan agresi. Iran menganggap tindakan ini sebagai langkah yang tidak hanya melanggar kedaulatan mereka, tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih besar di kawasan tersebut.
Lebih lanjut, Iravani juga mengungkapkan bahwa pelaku agresi tersebut memanfaatkan fasilitas, wilayah, dan ruang udara dari negara-negara tertentu di kawasan Teluk untuk merencanakan dan melaksanakan serangan tersebut. Ini menunjukkan adanya kolaborasi yang mengejutkan dalam pelanggaran hukum internasional.
Sebagai contoh, surat itu merujuk pada serangan brutal yang menargetkan sebuah sekolah di Minab, yang diklaim mengakibatkan kematian setidaknya 168 siswa sekolah dasar. Serangan tersebut diduga diluncurkan dari wilayah negara-negara yang terlibat dalam tuduhan terhadap Iran.
Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Pasal 3(f) Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX), yang mengatur tentang agresi militer. Ini menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menciptakan preseden yang berbahaya bagi keamanan regional.
Data pemantauan yang diperoleh dari Angkatan Bersenjata Iran menunjukkan bahwa wilayah dan ruang udara negara-negara tersebut telah digunakan secara berulang untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer ilegal terhadap Republik Islam Iran. Ini menandakan adanya pola yang konsisten dalam penggunaan sumber daya dari negara-negara lain untuk menyerang Iran.
Iravani menegaskan bahwa “sisa-sisa fisik dari persenjataan yang digunakan dalam agresi tersebut, yang ditemukan di berbagai kota di Iran, menunjukkan bahwa senjata tersebut berasal dari beberapa negara di Teluk Persia.” Ini menambah bukti bahwa ada keterlibatan aktif dari negara-negara tersebut dalam serangan yang dilakukan.
Lebih jauh, pernyataan ini menunjukkan adanya partisipasi dan tanggung jawab langsung dalam tindakan agresi yang didefinisikan oleh hukum internasional. Hal ini merujuk pada Pasal 3 (a), (b), dan (d) Resolusi Majelis Umum 3314 (XIX), yang mengatur definisi agresi dalam konteks hubungan internasional.
Oleh karena itu, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas di kawasan Teluk dan implikasi yang mungkin timbul akibat keterlibatan negara-negara tersebut dalam konflik ini. Keberlanjutan ketegangan semakin memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko terjadinya eskalasi yang lebih besar di masa depan.
