Jakarta – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memberikan tanggapan mengenai wacana perubahan aturan ganjil genap yang telah diberlakukan selama satu dekade di Jakarta. Ia menyatakan, “Saat ini belum ada perubahan yang dilakukan. Kami masih dalam tahap pengamatan dan evaluasi atas kebijakan ganjil genap yang sudah berjalan selama 10 tahun ini.”
Budi menambahkan bahwa pihaknya memerlukan studi lebih lanjut mengenai penerapan aturan ganjil genap yang ada saat ini.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa aturan ini cukup efektif dalam mengurangi kemacetan di jalan-jalan Jakarta, sehingga keputusan mengenai pelaksanaan ganjil genap akan dipertimbangkan secara mendalam.
“Di satu sisi, kebijakan ini telah berdampak pada perekonomian, dengan beberapa sektor mengalami penurunan. Kami akan mengkaji ulang hal ini, termasuk lokasi dan rute yang diterapkan dalam aturan ganjil genap,” jelas Budi.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait aturan ganjil genap. Dalam forum tersebut, mereka mencari masukan dari masyarakat dan melakukan evaluasi setelah satu dekade kebijakan ini diterapkan.
Diskusi tersebut membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ganjil genap, termasuk dampak terhadap perekonomian, lingkungan, emisi gas, serta karakteristik kendaraan yang beroperasi di Jakarta.
“Kami akan melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait ganjil genap, yang diharapkan dapat berkorelasi dengan masalah perekonomian, lingkungan, serta emisi yang dihasilkan saat ini, termasuk jenis kendaraan yang digunakan. Ini adalah isu-isu yang perlu kita telaah lebih dalam,” tutur Budi.
Menurutnya, masukan dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi ini.
Budi juga mencatat bahwa sejumlah pelaku usaha berharap agar penerapan aturan ganjil genap bisa lebih fleksibel.
Namun, usulan tersebut menarik perhatian dari berbagai kalangan pakar. Budi menegaskan bahwa ada pandangan yang menyatakan bahwa pelonggaran aturan ini berpotensi menambah kepadatan lalu lintas di ibu kota.
Oleh karena itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana untuk melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Jakarta.
