Pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diduga telah menetapkan commitment fee sebesar lima persen kepada perusahaan yang berhasil memenangkan tender dalam proyek perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera untuk Tahun Anggaran 2022. Informasi mengenai tarif ini disampaikan oleh Harno Trimadi, Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 September 2026. Kasus ini melibatkan PT KA Properti Manajemen (KAPM) dan merupakan kelanjutan dari dugaan praktik korupsi yang melibatkan Yoseph Ibrahim, Direktur Utama perusahaan tersebut, pada tahun 2022. Dalam dakwaan, Jaksa menjelaskan bahwa permintaan fee lima persen tersebut disampaikan oleh Harno dalam pertemuan di kantor Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada bulan Desember 2021, yang dihadiri oleh Yoseph dan timnya.
Pada pertemuan tersebut, Harno Trimadi mengungkapkan bahwa terdapat commitment fee yang harus dibayarkan oleh terdakwa, sebesar lima persen dari total nilai kontrak untuk mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera untuk Tahun Anggaran 2022. Hal ini terjadi saat Yoseph dan timnya yang hadir dalam pertemuan tersebut menagih pembayaran untuk pekerjaan perbaikan rel kereta api yang dilaksanakan pasca-bencana banjir di daerah Lemah Abang pada tahun 2021. Proyek perbaikan senilai Rp 5,2 miliar itu telah menggunakan anggaran perusahaan lebih awal, namun hingga akhir tahun 2021, Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub belum juga melunasi pembayaran tersebut.
Harno kemudian memberikan informasi bahwa pada tahun 2022 akan ada proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera, serta menjanjikan bahwa pekerjaan tersebut akan diberikan. Untuk hal teknis dan pengaturan pelelangan, Harno mengarahkan perwakilan terdakwa untuk berkoordinasi dengan Fadliansyah, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Demi merealisasikan rencana tersebut, Harno juga memerintahkan Anjar Hermawan, koordinator transportasi layanan pengadaan darat dan kereta api, untuk menunjuk Edi Purnomo sebagai Ketua Pokja untuk paket pekerjaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera untuk tahun 2022.
Setelah DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub untuk Tahun Anggaran 2022 diterbitkan, paket pengadaan tersebut diumumkan oleh LPSE. Harno kemudian meminta Fadliansyah untuk memenangkan terdakwa dalam proyek pekerjaan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera untuk tahun 2022. Fadliansyah pun menyanggupi permintaan tersebut dan mulai menyusun proses seleksi untuk proyek yang dimaksud.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan suap dalam proyek infrastruktur yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik. Commitment fee yang dipatok sebesar lima persen menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan integritas dalam pengadaan proyek pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bagaimana praktik korupsi bisa merugikan masyarakat, terutama dalam hal penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan umum.
Dugaan adanya fee lima persen ini bukanlah fenomena baru dalam pengadaan proyek pemerintah. Selama ini, praktik semacam ini sering kali terjadi, di mana perusahaan-perusahaan harus membayar sejumlah uang kepada pejabat tertentu agar dapat memenangkan tender. Hal ini menciptakan budaya korupsi yang sulit untuk diberantas dan berdampak negatif pada kualitas proyek yang dihasilkan.
Sebagai langkah untuk memerangi praktik korupsi, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem pengadaan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam konteks ini, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pemerintah dan melaporkan jika ada indikasi praktik korupsi. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.
Proyek perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera seharusnya menjadi contoh positif dalam penggunaan dana publik. Namun, dengan terungkapnya dugaan fee lima persen tersebut, masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur. Tidak hanya itu, hal ini juga menimbulkan keprihatinan tentang bagaimana keputusan-keputusan strategis dalam proyek-proyek penting sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.
Ke depan, penting bagi Kemenhub dan instansi pemerintah lainnya untuk menegakkan integritas dan menindak tegas setiap praktik korupsi yang terdeteksi. Membangun budaya anti-korupsi harus menjadi salah satu prioritas utama, agar setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat kembali pulih. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan proyek-proyek yang berkualitas tanpa adanya intervensi dari praktik-praktik yang merugikan. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi demi masa depan yang lebih baik.
Melihat dari sudut pandang ini, kasus dugaan fee lima persen di Kemenhub bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus terus diperjuangkan, agar setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata.
