Pakistan pada hari Jumat mengumumkan kebijakan untuk memberikan transportasi umum gratis di ibu kota, Islamabad, selama satu bulan penuh. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap beban yang ditimbulkan oleh kenaikan harga bahan bakar yang disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Menteri Dalam Negeri, Mohsin Naqvi, menyatakan bahwa “Semua layanan transportasi umum di Islamabad akan tersedia tanpa biaya bagi masyarakat selama 30 hari ke depan, mulai besok.” Ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu warganya menghadapi tantangan ekonomi yang semakin meningkat.
Kementerian akan menanggung beban biaya sebesar 350 juta rupee Pakistan, yang setara dengan sekitar $1,2 juta, untuk mendukung inisiatif yang bertujuan meringankan dampak kenaikan harga bahan bakar tersebut.
Kenaikan harga bahan bakar di Pakistan terjadi pada hari Kamis, dengan harga bensin per liter meningkat menjadi 458,4 rupee Pakistan ($1,64), dari sebelumnya 321,17 rupee ($1,15). Sementara itu, harga solar juga naik menjadi 520,35 rupee ($1,86) dari 335,86 rupee ($1,20).
Kenaikan harga ini tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi pasokan global, terutama penurunan pengiriman melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur strategis untuk pengiriman minyak dan gas. Hal ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat akibat perang antara AS dan Israel di Iran.
Setiap harinya, sekitar 20 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Penurunan pengiriman di kawasan ini telah menyebabkan lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya pengiriman dan asuransi, menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ekonomi secara global.
Dalam menghadapi situasi ini, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan penutupan seluruh sekolah hingga akhir bulan. Selain itu, mahasiswa di perguruan tinggi diinstruksikan untuk mengikuti perkuliahan secara daring, sementara separuh dari tenaga kerja di negara itu diminta untuk bekerja dari rumah.
Sebanyak 50 persen pegawai di sektor publik dan swasta akan melakukan pekerjaan mereka dari rumah, kecuali bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor penting seperti pertanian dan perbankan. Aktivitas belajar di perguruan tinggi juga akan sepenuhnya dialihkan ke sistem daring.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk mengurangi pengeluaran negara sebesar 20 persen. Larangan terhadap pembelian barang-barang besar seperti furnitur dan pendingin ruangan untuk instansi pemerintah juga diterapkan.
Pegawai negeri yang memiliki penghasilan lebih dari 300.000 rupee Pakistan atau sekitar $18.100 per bulan akan mengalami pemotongan gaji sebanyak dua kali dalam sebulan. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas akan dipangkas hingga 60 persen selama dua bulan ke depan, dengan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan tersebut juga dikurangi setengahnya.
Anggota kabinet federal tidak akan menerima gaji selama dua bulan, sementara anggota parlemen akan menghadapi pemotongan gaji sebesar 25 persen. Semua anggota parlemen juga dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode ini.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Pakistan berupaya untuk menangani dampak dari kenaikan harga bahan bakar yang signifikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
