Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan perlunya tindakan segera dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan penugasan UNIFIL di Lebanon. Seruan ini muncul pasca gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL.
SBY dalam pernyataannya di akun resmi X miliknya pada Minggu, 5 April 2026, mengungkapkan, “PBB New York seharusnya segera mengambil langkah dan keputusan tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan lokasi mereka dari medan pertempuran yang sedang berlangsung.”
Menurut SBY, pasukan penjaga perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang saat ini bertugas di Lebanon, memiliki mandat untuk menjaga perdamaian, bukan untuk terlibat dalam misi pertempuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Piagam PBB.
“Bukan Pasal 7 yang mengandung misi ‘to enforce the peace’, yang berarti menjalankan tugas yang lebih berat untuk ‘peacemaking’. Mereka seharusnya bertugas di ‘blue line’ atau ‘blue zone’, yang bukan merupakan area pertempuran,” tegasnya.
SBY menyampaikan bahwa perubahan situasi konflik di Lebanon membuat area penugasan menjadi tidak lagi aman bagi pasukan pemelihara perdamaian. Ia menekankan bahwa prajurit Indonesia yang seharusnya berada di ‘blue line’ pemisah antara Israel dan Hizbullah Lebanon kini terjebak dalam zona perang aktif.
“Faktanya, pasukan pemelihara perdamaian yang sebelumnya berada di sekitar garis biru kini telah berada di zona konflik. Bahkan, terdapat laporan bahwa pasukan Israel telah maju hingga 7 kilometer dari batas demarkasi,” ungkap SBY. “Keadaan ini sangat berisiko bagi para ‘peacekeeper’ karena mereka bisa terjebak dalam pertempuran kapan saja.”
Berdasarkan situasi ini, SBY menegaskan pentingnya PBB untuk mengambil keputusan strategis demi keselamatan pasukan penjaga perdamaian. “Dewan Keamanan PBB perlu segera mengadakan sidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas,” tambahnya.
Di sisi lain, SBY, yang pernah menjalankan misi PBB di Bosnia saat menjabat sebagai Brigadir Jenderal TNI pada tahun 1995-1996, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mendesak PBB melakukan investigasi yang serius, jujur, dan adil terkait gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL.
