Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan sejatinya terletak pada tangan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah taklimat pada Rapat Kerja (Raker) Pemerintah yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk mengganti pemerintahan jika merasa tidak puas, dengan syarat proses tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Kita telah memilih untuk bernegara dengan cara yang demokratis. Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Semua proses berjalan dengan baik,” ujarnya.
“Jika ada pemerintah yang dianggap tidak memenuhi harapan, silakan ganti pemerintah tersebut, tetapi lakukanlah dengan cara yang baik dan damai,” tambahnya.
Prabowo menjelaskan bahwa penggantian pemerintahan dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum maupun pemakzulan, dan hal ini tidak menjadi masalah sama sekali.
“Prosesnya bisa melalui pemilihan umum yang sah, itu bukanlah suatu masalah. Selain itu, pemakzulan juga bisa dilakukan, tetapi harus mengikuti prosedur yang ada. Ada saluran yang harus dilalui seperti DPR, MK, dan MPR, dan itu semua sah,” terangnya.
Presiden kemudian memberikan contoh beberapa momen penting dalam sejarah Indonesia yang terkait dengan penggantian pemerintahan.
“Dalam perjalanan sejarah kita, sudah ada beberapa kali terjadi pergantian kekuasaan. Bung Karno mundur secara damai. Begitu pula dengan Pak Harto dan Gus Dur, yang juga turun tanpa kekerasan. Semua melalui proses yang jelas,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa sistem bernegara yang ada saat ini telah dirancang dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa.
“Percayalah pada kekuatan yang ada dalam diri kita. Percayalah pada masa depan Indonesia,” pungkasnya.