Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki institusi penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Prabowo mengungkapkan bahwa reformasi yang diusungnya tidak hanya terfokus pada satu institusi, melainkan menyentuh seluruh elemen negara yang berperan dalam penegakan hukum.
“Yang ingin saya lakukan adalah transformasi bangsa, termasuk perbaikan pada semua alat penegak hukum,” jelas Prabowo dalam sebuah dialog bersama sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 22 Maret 2026.
Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi adalah syarat mutlak bagi terciptanya negara yang kuat dan berhasil. “Hukum dan kepatuhan terhadap hukum adalah bagian penting dari sebuah negara yang tangguh dan berhasil,” tegasnya.
Prabowo memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum tertentu dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan.
“Mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, namun ratusan ribu polisi lainnya akan terkena dampak dari tindakan tersebut,” ungkapnya.
Dalam upaya perbaikan ini, Prabowo menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dari dalam. Namun, jika tidak terjadi perubahan, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas.
“Saya ingin memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk membersihkan diri mereka. Apakah mereka mampu memperbaiki diri? Jika ya, saya akan memberi mereka kesempatan,” ujarnya.
Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal yang seharusnya bisa dicegah oleh aparat. Contohnya, dalam kasus penambangan ilegal.
“Bagaimana mungkin ada tambang ilegal dan aparat seperti Babinsa, Danramil, Kodim, serta Dandim tidak mengetahuinya?” tanyanya.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar hukum bukanlah hal baru dan sudah dilakukan sebelumnya.
“Anda dapat melihat berapa banyak jenderal dengan pangkat bintang 3 dan bintang 2 yang telah kami pecat dan serahkan kepada kejaksaan,” tegasnya.
