Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan pembelian 2.026 ijazah pada tahap pertama di tahun 2026. Program ini akan menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran mencapai hampir Rp 4 miliar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung di halaman Balai Kota Jakarta. Rano menekankan bahwa program pemutihan ijazah bukan hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga merupakan langkah untuk memberikan kembali akses kesempatan kepada masyarakat.
Bagi banyak orang, ijazah bukan sekadar selembar kertas, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu kesempatan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Dalam konteks ini, pemutihan ijazah yang diinisiasi bekerja sama dengan Baznas/Bazis DKI Jakarta menjadi salah satu program prioritas bagi Pemprov DKI. Selain itu, Pemprov DKI juga melepas 561 alumni SMK untuk berkarir di luar negeri, termasuk negara-negara seperti Jepang, Malaysia, dan Jerman. Program ini adalah bagian dari upaya penguatan pendidikan vokasi melalui inisiatif SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia, yang bertujuan agar lulusan SMK tidak hanya siap menghadapi pasar kerja domestik tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan yang sama, Rano juga mengungkapkan langkah-langkah lain yang diambil oleh Pemprov DKI untuk memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui program sekolah swasta gratis yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini akan mencakup 103 sekolah swasta dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Rano menegaskan bahwa kemiskinan sering kali diwariskan, bukan karena ketidakmampuan anak-anak, tetapi karena kurangnya kesempatan.
“Tugas pemerintah adalah membuka kesempatan itu. Membuka pintu sekolah dan menghapus kekhawatiran orang tua. Anak-anak tidak boleh berhenti belajar hanya karena biaya,” ujarnya. Selain itu, melalui gerakan Disdik Peduli, pihaknya bersama dengan PGRI DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada daerah-daerah yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total bantuan mencapai Rp 2,2 miliar.
Bantuan tersebut disalurkan kepada 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara, dan 46 sekolah di Sumatera Barat dalam bentuk 120 unit laptop, 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah. Rano mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh terhenti meskipun menghadapi bencana. “Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh. Buku boleh hilang, tetapi semangat belajar harus tetap menyala,” ungkapnya.
Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional, Rano menekankan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan sebuah momen untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta. “Hari Pendidikan Nasional bukan hanya tanggal yang kita peringati setiap tahun. Ini adalah panggilan moral bahwa masa depan bangsa tergantung pada pendidikan yang kita berikan kepada generasi mendatang,” tegasnya.
Dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata. Dalam upaya ini, pembelian ijazah menjadi salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini terhambat oleh berbagai kendala administrasi.
Sebagai bagian dari upaya ini, Pemprov DKI juga berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi di masyarakat, agar program-program yang diluncurkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa tercipta sebuah ekosistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan kualitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga memberikan dukungan kepada pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Ini adalah bagian dari visi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.
Semua inisiatif ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang layak. Dengan melakukan pembelian ijazah dan program-program lain yang mendukung, diharapkan bisa membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mencapai cita-cita mereka.
Dengan demikian, langkah pemprov untuk mengalokasikan anggaran dalam pembelian ijazah menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana pendidikan menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera bagi setiap individu di Jakarta.