Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan kementeriannya.
KPK menekankan pentingnya Nusron untuk memprioritaskan agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh penyidik. Lembaga antikorupsi ini juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran dalam pemeriksaan dapat menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum sengaja dihambat.
“Jangan sampai muncul persepsi atau preseden yang menunjukkan bahwa penegakan hukum ditunda,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (8/10/26).
Budi menegaskan bahwa peringatan ini disampaikan karena Nusron adalah seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh dalam mendukung penegakan hukum.
“Sebagai pejabat publik, ia seharusnya memimpin dengan memberi contoh dalam bernegara, salah satunya dengan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Budi kembali meminta Nusron untuk menempatkan agenda pemeriksaan ulang sebagai prioritas, sehingga dapat membantu kelancaran proses hukum yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, Nusron tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Rabu (7/10/26), dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
“KPK mengimbau para saksi untuk bersikap kooperatif dan hadir dalam jadwal ulang tersebut, serta menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Kasus yang melibatkan lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di kawasan Jabodetabek pada (14/9/26).
OTT itu terkait dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setelah OTT tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus suap yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Di antara mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; serta Rizal Pahlevi yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.
Selain itu, terdapat juga mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq; serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
KPK mencurigai bahwa Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry adalah orang-orang yang dekat dengan Nusron. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah melakukan berbagai penggeledahan di beberapa lokasi terkait.