Jakarta – Liliek Prisbawono Adi kini resmi menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menggantikan posisi Anwar Usman. Upacara pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Istana Negara pada hari Jumat, 10 April 2026.
Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menyaksikan momen penting dalam sejarah hukum Indonesia ini.
Liliek diangkat untuk mengambil alih posisi Anwar Usman, yang memasuki masa pensiun sebagai Hakim MK per April 2026. Anwar sebelumnya menjabat sebagai Hakim MK yang berasal dari unsur Mahkamah Agung (MA).
Penunjukan Liliek sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung.
Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Setelah pembacaan surat tersebut, Liliek melaksanakan pengucapan sumpah jabatannya.
“Demi Allah, saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menegakkan semua peraturan perundang-undangan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada negara dan bangsa,” ucap Liliek saat mengucapkan sumpah.
Sebelum menjabat di Mahkamah Konstitusi, Liliek merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, di mana ia menunjukkan dedikasi dan kompetensi yang tinggi dalam bidang hukum.
Sebagai informasi tambahan, Anwar Usman adalah hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Ia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Desember 1956. Tahun ini, mantan Ketua MK tersebut genap berusia 69 tahun.
Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai usia 70 tahun.
Dengan dilantiknya Liliek Prisbawono Adi, diharapkan Mahkamah Konstitusi akan semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusi dan peradilan di Indonesia. Peran hakim konstitusi sangat vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi yang telah ditetapkan.
Ke depan, tantangan yang dihadapi oleh Liliek dalam menjalankan tugas sebagai hakim MK tidaklah ringan. Ia akan dihadapkan pada berbagai isu hukum yang kompleks dan beragam yang memerlukan kebijaksanaan serta ketelitian dalam penanganannya.
Kehadiran Liliek di Mahkamah Konstitusi menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam menegakkan prinsip keadilan dan konstitusi. Dengan pengalaman yang dimiliki, diharapkan ia dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapkan kepada MK.
Sebagai hakim yang baru dilantik, Liliek dituntut untuk segera beradaptasi dengan berbagai dinamika yang ada di MK. Hal ini penting agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, Liliek juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan hakim lainnya di MK, untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Kerjasama antar hakim merupakan kunci untuk menghasilkan putusan yang berkualitas dan berintegritas.
Dengan latar belakang yang kuat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, Liliek diharapkan dapat membawa perspektif baru yang segar dan inovatif dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan.
Sebagai penutup, pelantikan Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat lembaga peradilan di Indonesia, sehingga dapat lebih baik dalam melayani masyarakat dan menjaga keutuhan konstitusi. Harapan ini tentunya sejalan dengan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
