Jakarta – Setelah dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Rombongan pejabat tersebut diberangkatkan dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.33 WIB dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Dalam kelompok ini terdapat berbagai pejabat, termasuk kepala bagian, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ajudan bupati, serta seorang anggota DPRD Tulungagung.
Sementara itu, beberapa pejabat lainnya yang sebelumnya diperiksa tidak ikut dibawa ke Surabaya dan telah dipulangkan setelah menyelesaikan pemeriksaan awal.
OTT terhadap Bupati Tulungagung terjadi pada Jumat, 10 April, dan diikuti dengan pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Sebanyak belasan pejabat Pemkab Tulungagung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama kurang lebih 12 jam sejak Jumat malam, 10 April 2026.
Selain melakukan pemeriksaan, tim penyidik KPK juga melakukan penelusuran di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini.
Hingga saat ini, KPK belum merilis pernyataan resmi yang rinci terkait dengan konstruk perkara dan individu-individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menghebohkan tersebut.
Berikut adalah daftar nama pejabat yang dibawa KPK ke Surabaya:
1. Makrus Manan (Kabag Kesra)
2. Arif Efendi (Kabag Pemerintahan)
3. Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
4. Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
5. Hartono (Kepala Satpol PP Tulungagung)
6. Suyanto (Kepala Dinas Pertanian Tulungagung)
7. Dwi Hari (Kepala BPKAD Tulungagung)
8. Agus Prijanto (Kepala Bakesbangpol Tulungagung)
9. Erwin (Kepala Dinas PUPR Tulungagung)
10. Jatmiko (anggota DPRD Tulungagung, adik Gatut Sunu)
11. Dwi Yoga Ambal (Ajudan Bupati Tulungagung)
12. Oki (Staf Pemerintahan).
KPK Tulungagung menjadi sorotan publik, mengingat situasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Langkah KPK untuk membawa para pejabat tersebut ke Surabaya menunjukkan keseriusan lembaga dalam menyelidiki isu korupsi di daerah ini.
Kehadiran KPK di Tulungagung bukanlah hal baru, mengingat daerah ini telah beberapa kali menjadi fokus perhatian karena kasus-kasus serupa. Dengan adanya OTT ini, harapannya masyarakat dapat melihat bahwa tindakan tegas diambil terhadap praktik korupsi yang merugikan negara.
Pemeriksaan mendalam terhadap pejabat-pejabat ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih jelas mengenai keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana korupsi. KPK berkomitmen untuk transparan dalam proses hukum dan berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Sementara itu, masyarakat Tulungagung menyambut baik langkah KPK dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan adil. Mereka menantikan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan, serta implikasi dari tindakan hukum yang mungkin diambil terhadap para pejabat yang terlibat.
Dengan adanya perhatian media dan publik, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong transparansi dalam pemerintahan.
KPK juga diharapkan dapat terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran daerah agar tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang. Keberadaan lembaga ini sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas publik.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus berlanjut. KPK Tulungagung akan terus bekerja keras dalam mengungkap dan menuntaskan setiap kasus yang muncul, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
