Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan terlibat dalam operasi militer di Selat Hormuz.
Ia berpendapat bahwa keterlibatan dalam operasi tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi jalur pelayaran dan justru dapat memicu reaksi negatif dari Iran.
Ketegangan yang meningkat terkait dengan Iran telah mengakibatkan blokade de facto di Selat Hormuz, yang merupakan rute penting untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara di Teluk Persia menuju pasar global. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah mendorong beberapa negara untuk mengirimkan kapal ke selat tersebut sebagai bagian dari upaya keamanan.
Al-Sudani menegaskan, “Kami tidak meyakini bahwa solusi militer adalah jalan yang tepat. Perlindungan bersenjata terhadap kapal akan memicu reaksi dari Iran dan tidak akan mendukung kelancaran pelayaran. Oleh karena itu, kami menolak untuk berpartisipasi dalam aksi militer di Teluk Persia.”
Pada tanggal 19 Maret, enam negara, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Jepang, menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam upaya yang tepat guna memastikan keselamatan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Beberapa negara lain juga kemudian bergabung dalam pernyataan tersebut, menunjukkan adanya dukungan internasional untuk menjaga keamanan di wilayah strategis ini.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota, Teheran, yang mengakibatkan kerusakan dan jatuhnya korban di kalangan sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta berbagai fasilitas militer Amerika di Timur Tengah.