Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda untuk tahun ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap adanya tawaran keberangkatan yang menggunakan visa tersebut.
“Tidak ada, tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi, yang sah dan legal adalah visa haji,” tegas Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam sebuah pernyataan di Jakarta.
Dahnil juga menyoroti banyaknya tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan bahwa hal ini harus diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan atau praktik haji ilegal.
Saat ini, Kemenhaj berkolaborasi dengan kepolisian untuk membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Salah satu tugas utama dari tim ini adalah untuk menindak segala bentuk modus pemberangkatan haji yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
“Kita ingin mencegah hal tersebut. Jika praktik ini terus berulang, pihak kepolisian akan mengambil tindakan hukum yang tegas,” sambungnya.
Dahnil menegaskan bahwa terdapat dua jalur resmi bagi masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, yaitu haji reguler dan haji khusus. Di luar kedua jalur ini, Kemenhaj memastikan bahwa tidak ada opsi lain yang sesuai dengan ketentuan.
“Tidak ada haji tanpa antre. Proses haji pasti melibatkan antrean,” ungkapnya dengan tegas.
Saat ini, masa tunggu untuk haji reguler diperkirakan sekitar 26 tahun, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai hampir lima dekade di beberapa wilayah. Sedangkan masa tunggu untuk haji khusus berkisar sekitar enam tahun.
Ia menambahkan bahwa klaim mengenai keberangkatan cepat tanpa antrean, yang sering disebut sebagai ‘Haji Tenol’, adalah indikasi praktik ilegal yang sebaiknya dihindari oleh masyarakat.
Dahnil juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama adalah untuk mengurangi masa tunggu agar lebih rasional.
Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh tawaran yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Pastikan bahwa pendaftaran dilakukan melalui jalur resmi untuk menghindari kerugian finansial maupun potensi masalah hukum.
