Gelombang populisme dan kemunduran demokrasi saat ini telah menjadi isu yang mengglobal, tidak terbatas pada negara-negara berkembang, tetapi juga mencakup negara dengan sejarah demokrasi yang panjang seperti Amerika Serikat dan Jerman.
Isu ini menjadi fokus utama dalam pembukaan Konferensi CALD tentang Ketahanan Demokrasi di Asia Tenggara dan Timur, serta Workshop Manajemen Partai CALD ke-9 yang berlangsung di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Jumat, 4 September 2026.
Dalam forum internasional tersebut, para pembicara menegaskan bahwa demokrasi kini menghadapi tantangan signifikan, di mana kekuasaan politik dan ekonomi semakin terpusat, kepercayaan publik terhadap institusi-institusi melemah, ketimpangan semakin melebar, dan populisme semakin mendapatkan tempat.
Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, Moritz Kleine-Brockhoff, juga memberikan peringatan tentang kondisi demokrasi global yang semakin memprihatinkan.
Moritz mengungkapkan perbandingan antara masa-masa penuh harapan demokrasi saat runtuhnya Tembok Berlin dan akhir Perang Dingin dengan keadaan dunia saat ini yang jauh lebih menantang.
“Ketika saya masih kecil di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin menjadi momen kebangkitan demokrasi. Namun saat ini, demokrasi berada dalam tekanan di banyak belahan dunia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa tantangan terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, dengan mencontohkan situasi politik di Amerika Serikat dan meningkatnya populisme sayap kanan di Jerman.
Di kawasan Asia, Moritz mencatat berbagai tantangan yang berbeda, mulai dari kudeta militer di Myanmar, penyebaran disinformasi di Filipina, pembubaran partai politik melalui jalur hukum di Thailand, hingga masalah demokrasi di Vietnam.
Indonesia, menurut Moritz, juga tidak terhindar dari tren kemunduran demokrasi ini.
“Di Indonesia, kita menyaksikan penurunan yang mengkhawatirkan dalam praktik demokrasi. Pendiri yayasan kami, Friedrich Naumann, pernah menyatakan bahwa ‘Demokrasi membutuhkan orang-orang yang demokratis’. Maka, tanggung jawab ada di pundak kita sebagai penganut demokrasi untuk merespons tantangan ini,” katanya.
Sama halnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam pidato kuncinya mengingatkan akan bahaya populisme otoriter yang dapat mengancam institusi-institusi demokrasi.
Hasto menjelaskan bahwa salah satu paradoks dari populisme otoriter adalah bagaimana ia memanfaatkan bahasa dan aspirasi rakyat untuk meraih dukungan politik, tetapi pada akhirnya justru dapat melemahkan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.