Jakarta – Rencana pengembangan CNG Merah Putih sebagai alternatif untuk LPG 3 kilogram (kg) memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi ketahanan energi nasional. Penggunaan gas bumi lokal dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG yang diimpor.
Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Abra Talattov, menyatakan bahwa kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tekanan pada anggaran fiskal serta memperluas pangsa pasar bagi produksi gas domestik.
Namun, pelaksanaan konversi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan, infrastruktur yang ada, aspek keekonomian, serta keselamatan. Oleh karena itu, transisi ini sebaiknya tidak dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.
“Pengembangan CNG untuk penggunaan rumah tangga adalah langkah yang penting untuk didorong. Ketergantungan pada LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga internasional, perubahan nilai tukar, dan gangguan dalam rantai pasokan,” ungkap Abra dalam keterangannya pada Jumat, 25 September 2026.
Dia yakin bahwa pemanfaatan gas domestik bisa memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, CNG tidak dapat serta-merta menggantikan LPG 3 kg di seluruh Indonesia. “Implementasinya perlu dilakukan secara selektif dan bertahap,” tegasnya.
Menurut Abra, pendekatan cng clustering bisa menjadi model yang paling realistis untuk transisi awal. Model ini mengintegrasikan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen dalam satu area layanan.
Konsentrasi kegiatan dalam satu kluster dapat mengurangi biaya logistik dan mempermudah pengawasan. Pendekatan ini juga memberi peluang bagi pemerintah untuk menguji keandalan rantai pasokan dalam skala yang lebih terkontrol. Program ini dapat diperluas setelah kluster awal terbukti aman, ekonomis, dan diterima oleh masyarakat.
“Pemerintah sebaiknya memulai dari kluster yang paling siap. Setiap kluster harus memiliki sumber gas yang jelas, jarak distribusi yang relatif pendek, konsumen yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang sudah tersedia,” jelas Abra.
“Rantai pasok juga perlu dapat dipertanggungjawabkan dari hulu hingga ke konsumen. Harus ada kejelasan tentang siapa yang menjadi pemasok gas, operator fasilitas, distributor, serta penanggung jawab keselamatan. Dengan desain semacam ini, risiko pada tahap awal dapat diminimalkan,” tambahnya.
Dia juga menekankan bahwa kluster awal sebaiknya diutamakan di wilayah yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau infrastruktur distribusi yang sudah ada. Kedekatan ini dapat mengurangi biaya transportasi dan meminimalisasi risiko gangguan pasokan. Pemilihan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kg.