Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk melakukan efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam penjelasannya, Purbaya menyatakan bahwa frekuensi pemberian MBG akan dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu.
Langkah pengurangan ini diperkirakan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp40 triliun untuk tahun 2026.
Menanggapi langkah tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, memberikan dukungan positif. Ia menekankan pentingnya menciptakan efisiensi di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak signifikan pada anggaran negara.
“Hasil dari efisiensi ini dapat dialokasikan untuk program lain, seperti menanggulangi dampak fluktuasi harga minyak, yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat,” ungkap Pulung dalam keterangannya pada Kamis, 26 Maret 2026.
Pulung menghargai ambisi Presiden Prabowo Subianto terkait program MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi kesehatan fiskal saat ini tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Lebih lanjut, Pulung juga menyoroti pentingnya kualitas makanan dalam program MBG. Ia mengungkapkan keprihatinan mengenai banyaknya makanan ultra-proses yang diterima oleh siswa, yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan dalam jangka panjang.
Dalam konteks ini, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional setiap dapur penyedia makanan. “Apa gunanya memiliki dapur jika bahan makanan yang disediakan hanya biskuit dan susu kotak?” tegasnya.
Pulung menambahkan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan program MBG. Hal ini penting agar operasional dapat berjalan transparan dan akuntabel.
“BGN harus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Tidak seharusnya orang yang melaporkan kualitas makanan yang buruk malah mendapatkan intimidasi,” ujarnya.
Program besar seperti MBG tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal tanpa keterlibatan dan pengawasan aktif dari masyarakat.
“Terima semua masukan dan lakukan perbaikan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
