Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini melaksanakan kegiatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sekaligus mengadakan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Acara ini berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) pada tanggal 14 Agustus 2026.
Kegiatan ini tidak hanya merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah yang efektif.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa masalah sampah adalah tantangan yang harus diatasi secara kolektif.
Dia menambahkan, pemerintah tidak dapat menyelesaikan ini sendirian. Perubahan dalam pengelolaan sampah sangat memerlukan partisipasi masyarakat, yang dimulai dari tingkat rumah tangga hingga komunitas yang lebih luas.
“Pengelolaan sampah adalah isu yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama. Sampah adalah tanggung jawab kita semua,” ungkap Tomsi.
Tomsi juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat, terutama dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya. Dia menekankan bahwa rumah, keluarga, dan lingkungan sekitar menjadi titik awal yang krusial dalam proses ini.
“Jika kita ingin melihat perubahan yang signifikan, kita harus berani memulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan lingkungan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Harapannya, gerakan ini tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial tetapi dapat berkembang menjadi budaya di masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, juga menambahkan bahwa kegiatan Gerakan Indonesia ASRI ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pelaksanaan Local Service Delivery Project (LSDP) di berbagai daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan dasar, khususnya dalam aspek persampahan.
“Sebagai langkah awal dari pelaksanaan program ini, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah menerbitkan Radiogram Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.3.3/6356/Bangda tanggal 10 Agustus 2026 yang ditujukan kepada daerah peserta program,” ungkap Restuardy.
Menurut informasi yang disampaikan, LSDP melibatkan 30 pemerintah daerah yang terdiri dari 21 kabupaten dan 9 kota. Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat daerah hingga ke lingkungan masyarakat, mencakup peningkatan tata kelola, penyediaan sarana yang mendukung, serta perubahan perilaku masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, Kemendagri berupaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menghadirkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk masyarakat. Pendekatan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga mengajak partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Melalui edukasi dan kesadaran yang semakin meningkat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya tindakan konkret dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Kemendagri, melalui program ini, menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi mungkin untuk diwujudkan.
Akhirnya, gerakan ini diharapkan bukan hanya sebagai inisiatif sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya baru yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat.
